mediajabar.id – INDRAMAYU
Indramayu – Penolakan terhadap proyek Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura di Indramayu kian memanas. Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) melayangkan ultimatum keras setelah audiensi dengan pemerintah daerah gagal total tanpa kejelasan.
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin malam itu batal terlaksana. Tidak hanya dianggap sebagai miskomunikasi, absennya sejumlah pihak kunci—termasuk pimpinan DPRD—dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat pesisir.
Koordinator Umum KOMPI, Hatta, menegaskan kekecewaannya.
“Kami datang membawa nasib ribuan orang, bukan kepentingan segelintir. Kalau forum resmi saja ditinggalkan, ini bukan lagi soal teknis—ini soal keberpihakan.
Pemerintah terlihat abai,” tegasnya.
Kekecewaan tersebut kini berubah menjadi ancaman aksi besar. KOMPI mengklaim tengah menggalang kekuatan hingga 10 ribu massa untuk turun ke jalan dan menduduki Pendopo Indramayu sebagai bentuk tekanan langsung kepada pemerintah daerah.
“Kami ini penggarap sah di lahan Perhutani. Ada bukti dan kewajiban yang kami jalankan. Kalau hak kami dirampas tanpa kejelasan kompensasi, itu perampasan terang-terangan. Kami tidak akan mundur,” lanjut Hatta.
Sementara itu, pendiri KOMPI, Nono Sudarsono, memperingatkan bahwa proyek PSN tambak berpotensi menghancurkan struktur ekonomi masyarakat pesisir. Menurutnya, industrialisasi tambak nila salin dapat menggulung pelaku usaha kecil.
“Ini bukan pembangunan yang menyejahterakan, tapi potensi pemusnahan mata pencaharian.
Jika tetap dipaksakan, artinya pemerintah siap mengorbankan rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Situasi ini diperkirakan akan terus memanas jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dan memberikan kejelasan terkait nasib masyarakat terdampak.
