mediajabar.id – INDRAMAYU
Dugaan skandal pupuk subsidi di Desa Singaraja mulai memantik kemarahan publik. Di tengah jeritan petani menghadapi mahalnya biaya tanam dan langkanya pupuk, bantuan negara yang seharusnya menjadi penyelamat justru diduga dijadikan ladang permainan oknum demi keuntungan pribadi.
Investigasi MPN menemukan indikasi kuat adanya dugaan manipulasi data penerima pupuk subsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2021 dan ironisnya lolos tanpa tindakan tegas hingga sekarang.
Nama seorang oknum berinisial AF mencuat dalam dugaan permainan tersebut. Ia diduga mencatut nama warga untuk dimasukkan ke daftar penerima pupuk subsidi. Lebih parah lagi, sejumlah nama yang tercantum disebut bukan petani aktif, bahkan ada warga yang mengaku sama sekali tidak pernah merasa mendaftar.
“Ini bukan sekadar salah data. Dugaan praktiknya sudah terstruktur. Nama warga dipakai, pupuknya diduga dialihkan,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Di saat petani kecil berjibaku menyelamatkan sawah dari ancaman gagal panen, jatah pupuk subsidi yang dibiayai uang negara justru diduga raib dan mengalir ke pihak tertentu. Kondisi ini membuat petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga tinggi yang semakin mencekik kehidupan mereka.
Yang paling membuat publik geram, dugaan permainan ini disebut berlangsung bertahun-tahun tanpa terendus. Jika benar data penerima fiktif lolos sejak 2021, maka publik mempertanyakan ke mana fungsi pengawasan desa, kelompok tani, kios penyalur hingga instansi terkait.
Banyak warga menilai praktik seperti ini mustahil berjalan lama tanpa adanya pembiaran atau dugaan permainan berjamaah di rantai distribusi pupuk subsidi. Sorotan kini mengarah pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendataan hingga penyaluran.
“Petani kecil dipaksa menjerit, sementara subsidi negara diduga dijadikan bancakan. Ini keterlaluan,” kata seorang warga geram.
Dugaan skandal ini dinilai bukan sekadar pelanggaran administrasi biasa. Jika terbukti, praktik tersebut dianggap sebagai bentuk perampasan hak petani kecil dan pengkhianatan terhadap sektor pangan daerah.
Indramayu yang dikenal sebagai lumbung padi nasional dinilai bisa terancam jika mafia pupuk subsidi terus dibiarkan bermain. Saat petani dipaksa bertahan di tengah kesulitan ekonomi, ada pihak yang diduga justru menumpuk keuntungan dari hak rakyat kecil.
Warga kini mendesak aparat penegak hukum turun tangan membongkar dugaan mafia pupuk subsidi hingga ke akar. Pemeriksaan diminta tidak berhenti pada data administrasi semata, tetapi juga menelusuri dugaan aliran keuntungan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain yang selama ini menikmati permainan pupuk subsidi.
