Ads - After Header

Keluhan Muncul, Iuran Posyandu Disebut Mirip Tagihan Utang

AAG

Oplus_131072

mediajabar.id – INDRAMAYU

Sejumlah warga mengeluhkan cara penarikan iuran posyandu di lingkungan mereka yang dinilai tidak manusiawi. Alih-alih dilakukan dengan pendekatan persuasif, penagihan justru terkesan memaksa dan membuat warga tidak nyaman.

Keluhan ini mencuat setelah beberapa warga mengaku didatangi secara langsung dan diminta segera membayar iuran tanpa penjelasan yang memadai. Situasi ini memicu keresahan karena warga merasa tidak diberi ruang untuk memahami terlebih dahulu tujuan iuran tersebut.

“Kesannya bukan iuran sukarela lagi, tapi seperti nagih utang. Datang-datang langsung minta bayar, tanpa sosialisasi sebelumnya,” ujar Pedagang warteg dengan nada kesal.

Tak hanya itu, sebagian warga juga mempertanyakan keadilan dalam penarikan iuran. Mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan posyandu, namun tetap dibebankan kewajiban pembayaran.

“Kenapa saya juga punya balita, tapi tidak pernah diajak ke posyandu? Tiba-tiba malah diminta bayar iuran. Ini kan jadi aneh, kami tidak pernah dilibatkan tapi diminta kewajiban,” lanjutnya dengan nada heran dan kecewa.

Menurut warga, iuran posyandu seharusnya dikelola secara terbuka dan transparan. Sosialisasi yang jelas dinilai penting agar masyarakat memahami manfaat serta penggunaan dana yang dikumpulkan.

Selain itu, pendekatan dalam penarikan iuran dinilai perlu diperbaiki. Warga berharap petugas atau pengurus lebih mengedepankan komunikasi yang santun dan tidak menimbulkan tekanan.

Metode penagihan yang dianggap terlalu keras dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Beberapa warga bahkan mengaku memilih menghindar karena merasa tidak nyaman dengan cara penagihan tersebut.

Di sisi lain, posyandu sebagai layanan kesehatan berbasis masyarakat seharusnya menjadi wadah yang inklusif dan merangkul semua kalangan, khususnya para orang tua yang memiliki balita.

Warga berharap ada evaluasi dari pihak terkait, baik pengelola posyandu maupun aparatur setempat, agar sistem iuran ke depan lebih transparan, adil, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Baca Juga:

Bagikan:

AAG

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer