Mediajabar.id – INDRAMAYU
Jumat, 15/11/2024
Bertempat di Aula Hotel Grand Trisula rapat Koordinasi Bawaslu Kabupaten Indramayu, di gelar untuk mengoptimalkan pengawasan selama masa kampanye dan menjelang masa tenang, pada Jumat (15/11/2024).
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) guna mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran selama tahapan Pilkada 2024.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Indramayu, Dede Irawan, menekankan pentingnya penyamaan persepsi di jajaran pengawas terkait pengawasan selama masa tenang.
“Masa tenang bukan hanya soal larangan kampanye. Ada potensi kerawanan lain, seperti politik uang dan kampanye di luar jadwal. Hal ini perlu diantisipasi secara serius,” ujar Dede.
Dede juga menyoroti pentingnya kerja sama strategis antara Panwascam dan PPK, terutama dalam pengawasan logistik dan distribusi undangan pemilih (formulir C6).
“Logistik TPS harus tiba di lokasi satu hari sebelum pemungutan suara. Ini membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang matang agar distribusi berjalan lancar,” jelasnya.
Selain itu, Dede mengingatkan bahwa distribusi formulir C6 yang dilakukan tiga hari sebelum pemungutan suara memerlukan pengawasan ketat karena bertepatan dengan masa tenang. “Jika tidak diawasi dengan baik, risiko masyarakat kehilangan hak pilih cukup besar,” tambahnya.
Pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) juga menjadi prioritas utama untuk mencegah manipulasi data atau potensi pemilih ganda.
“Pemilih yang pindah, seperti dari Cirebon ke Indramayu, harus dipastikan mendapat surat suara yang sesuai aturan guna menghindari pemungutan suara ulang (PSU),” jelas Dede.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai sejak dini dan tidak hanya berfokus pada hari pemungutan suara. “Pencegahan adalah langkah strategis untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berlangsung bersih dan transparan,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan aman, adil, dan bebas dari kecurangan.
